National Power dan Negara Super Power (Versi Saya)

Kita bertemu lagi di blog saya yang tidak sempurna ini. Hari ini saya mau membahas mengenai National Power (Kekuatan Nasional) dalam Hubungan Internasional. Pertama saya mau bertanya, apakah arti dari National Power?

Dalam kajian studi Hubungan Internasional, terdapat keterkaitan erat antara tiga elemen penting, yaitu Actors, Interests, dan Power. Apabila salah satu dari elemen tersebut tidak terpenuhi, maka suatu hubungan internasional tidak akan pernah berlangsung. Power memiliki peranan dalam membantu aktor, karena power merupakan sebuah alat (tools) bagi aktor hubungan internasional untuk mencapai kepentingannya. Adanya power ini terlihat jelas pada akhir Perang Dunia II, saat Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha menyebarkan pahamnya dan berusaha mempengaruhi negara lain untuk memperoleh dukungan. Power ini terjadi saat suatu negara berhasil mempengaruhi negara lain untuk melakukan apa yang negara tadi inginkan. National power merupakan hasil pemikiran berdasarkan kajian empiris antar negara yang digunakan untuk mengadakan suatu hubungan internasional berupa kerjasama atau konflik. Jadi, secara garis besar national power adalah kekuatan atau kekuasaan suatu negara untuk mengendalikan atau mempengaruhi negara lain.

Modal dasar dalam sebuah hubungan adalah kekuatan. Menurut pandangan tradisional, kekuatan suatu negara dilihat melalui kekuatan mereka saat berperang melawan negara lain. Suatu negara baru dikatakan memiliki great power apabila negara tersebut berhasil menyerang dan menguasai negara lain menggunakan kekuatan militernya. Namun di era modern ini, faktor-faktor seperti teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan ekonomi, menjadi indikator power suatu negara.

Conway W. Henderson (1998) membagi national power menjadi dua tipe, yaitu hard power dan soft power. Namun seiring dengan perkembangannya, muncul power tipe ketiga yang merupakan gabungan antara hard power dan soft power, yaitu smart power. Tiga tipe ini dibedakan menurut bagaimana cara suatu negara mempengaruhi negara lain. Tipe pertama yaitu hard power, yang cenderung melakukan paksaan. Hard power adalah tindakan suatu negara dengan menggunakan ancaman atau kekuatannya (militer ataupun ekonomi) terhadap negara lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Contohnya melakukan embargo terhadap negara lain. Tipe kekuatan ini seringkali digunakan oleh negara yang agresif dan memiliki kekuatan militer dan ekonomi.

Pada soft power, aktor-aktor hubungan internasional menggunakan cara-cara non-military untuk mencapai kepentingannya. Soft power adalah sebuah kemampuan untuk mengatur agenda politik yang dapat membentuk suatu simbol keterkaitan yang memberikan keuntungan bagi semua pihak. Pengaplikasian soft power ini dapat berasal dari jalur diplomasi, ekonomi, budaya, ideologi, dan lain-lain. “If a state culture and ideology are attractive, others will more willingly follow”. Soft power ini sering digunakan oleh berbagai negara di dunia untuk menghindari terjadinya konflik militer dengan negara lain. Kelemahan hard power yang menjadikan ancaman sebagai unsur utama, dan soft power yang sering diragukan karena tidak adanya unsur paksaan, memunculkan solusi yang merupakan gabungan dari hard power dan soft power, yang disebut smart power. Dalam tipe ini, aktor menggunakan strategi untuk mempengaruhi negara lain. Smart power mengindikasikan seorang aktor yang pandai, mengerti kapan menggunakan jalur diplomasi, dan kapan menggunakan unsur paksaan.

Itulah pengertian dari National Power, dan saya juga menambah tipe – tipe dari Power yaitu hard power, soft power dan ditambah yang terbaru adalah smart power. Saya akan memberikan contoh suatu Negara yang memiliki power (menurut opini saya). Negara tersebut adalah Republic of South Korea atau Korea Selatan.

Korea Selatan merupakan salah satu negara republik dengan ekonomi tersukses di Asia. Korea Selatan terletak di bagian selatan Semenanjung Korea yang berbatasan langsung dengan Korea Utara, Laut Jepang, dan Laut Kuning. Bagian timur Korea Selatan merupakan pegunungan, sementara bagian barat dan selatan ada banyak pelabuhan di daratan dan lepas pantai. Korea Selatan memiliki penduduk yang homogeny, kecuali ribuan orang China yang tinggal disana dengan jumlah penduduk 49.039.986 jiwa. Berdasarkan survey tahun 2010, penduduk Korea Selatan menganut agama Kristen 31,6%, Buddha 24,2%, dan lainnya 44,2% (Central Intelligence Agency, t.t.). Korea tradisional mendapatkan pengaruh budaya dari China, termasuk karakter tulisan bahasa Korea dan mengadopsi neo-konfusianisme sebagai filosofi dalam pemerintahan (Asia Society, t.t.).

Selama lebih dari empat dekade terakhir, Korea Selatan muncul sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan ekonomi industri dengan teknologi yang tinggi. Pada 1960an, GDP per kapita pada level yang sama dengan negara-negara di Afrika dan Asia. Namun dewasa ini Korea Selatan mampu memajukan ekonominya dan menjadi negara dengan perekonomian tersukses ke-12 di dunia. Kemajuan perekonomian Korea Selatan disebabkan oleh faktor sistem pemerintah dan bisnis, termasuk kredit langsung dan restriksi impor. Pemerintah hanya meningkatkan impor terhadap bahan mentah dan teknologi daripada barang-barang konsumsi, serta menggalakkan tabungan dan investasi daripada konsumsi. Saat terjadi krisis finansial yang parah di Asia pada tahun 1997-1998, Korea Selatan mengadopsi beberapa bentuk reformasi ekonomi, termasuk menjadi lebih terbuka terhadap investasi asing dan impor dari negara lain. Setelah itu Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4% per tahun antara tahun 2004 hingga 2007, bahkan pada 2010 Korea Selatan berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 10%. Namun seiring dengan pertubuhan ekonomi, ada permasalahan yang tengah dihadapi Korea Selatan, seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, pasar tenaga kerja yang tidak fleksibel, serta ketergantungan terhadap ekspor yang notabene menyumbang sekitar setengah dari total GDP (Central Intelligence Agency, t.t.). Selain faktor kebijakan dan strategi pemerintah, transformasi  yang terjadi di Korea Selatan juga dipengaruhi oleh karakteristik, seperti implementasi model ekonomi berbasis perdagangan bebas, perkembangan struktur ekonomi berbasis jaringan bisnis (chaebols), dan cepatnya penciptaan kapasitas teknologi. Selain itu, adanya pengaruh budaya baik di pemerintah maupun masyarakat yang memiliki peran penting dalam kemajuan Korea Selatan, yakni Konfusianisme.

Selama berabad-abad, Konfusianisme telah menjadi pedoman rakyat Korea Selatan yang penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Konsep Konfusianisme adalah harmoni sosial dan ajaran-ajaran moral diserap dalam kehidupan rakyat Korea Selatan dan memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak budaya Korea seperti yang terlihat saat ini. Konfusianisme telah mengakar dalam tingkah laku, kebiasaan, hingga pola pikir rakyat Korea Selatan. Ide-ide fundamental tentang moralitas dan hubungan manusia seringkali diasosiasikan dengan konsep konfusianisme. Di Korea, orang-orang tua sangat dihargai, bahkan perbedaan usia diakui. Meskipun memiliki catatan buruk tentang korupsi dan mismanajemen yang sangat parah dalam pemerintah Korea Selatan selama beberapa dekade, namun Korea Selatan mampu memperbaiki dan bangkit kembali (Asia-Pasific Connection, 2008).

Konfusianisme menjadi faktor penting dalam kemajuan perekonomian di Korea Selatan. Di Korea Selatan tejadi asimilasi ajaran Protestanisme dan nilai kapitalisme dengan budaya Konfusianisme yang tegas dan berorientasi pada tujuan, dimana dalam proses asimilasi Konfusianisme sebagai faktor positif yang mengajarkan hierarki, masyarakat harmonis dan berorientasi komunitas. Masuknya Protestanisme di Korea Selatan pada 1884 telah memodifikasi nilai-nilai Konfusianisme tradisional dengan pendidikan modern, dan visi masyarakat Barat dan nilai-nilai Protestan. Tu Wei-ming (1984, dalam Ramirez 2010) mengatakan bahwa modifikasi ini dilakukan untuk membentuk neo-konfusianisme yang berotientasi pada tujuan, gagasan hierarki yang menempatkan para intelektual dan pegawai publik pada puncak hierarki, kemudian di bawahnya ada petani, artisan, dan terakhir pedagang.

Selain itu, Weber (1989, dalam Ramirez 2010) mengatakan bahwa prinsip-prinsip Protestan mengajarkan individualisme, bekerja untuk mengejar kekayaan, standar moral, dan kewajiban religius untuk tiap-tiap individu. Kontras dengan Protestanisme, prinsip-prinsip Konfusianisme menawarkan panduan moral untuk kebaikan masyarakat, agar bisa mencapai masyarakat yang harmonis secara moral, kedisiplinan, edukasi, ikatan keluarga, dan harmoni sosial yang kuat. Pembauran inilah yang menciptakan neo-konfusianisme yang membawa perkembangan dan kemajuan pesat di Korea Selatan dan membuat Korea Selatan menjadi sangat Konfusian daripada negara-negara Asia Timur lainnya. Misalnya yang terjadi di Jepang, dimana dalam etos kerja dan sistem pekerjaan di Jepang sama sekali tidak terpengaruh oleh nilai Konfusianisme, melainkan sistem pekerjaan lah yang menggambarkan Konfusianisme. Kooperasi, konsensus, dan solidaritas sosial juga menjadikan dinamika organisasi di perusahaan Korea Selatan berbeda dengan Jepang, dimana kolektivisme di Jepang tidak sekuat di Korea Selatan, hal ini pula yang membedakan dengan individualisme dan kompetisi di Barat. Selain itu, menurut Kim (1997, dalam Ramirez 2010), pembelajaran Konfusian di Korea Selatan jauh lebih merata daripada di negara-negara Asia Timur lainnya.

Konfusianisme memiliki enam arts of governance: pembetulan, Chung Yung atau Doctrine of the Mean, memerintah dengan kebajikan, instruksi publik, mengembangkan kekayaan nasional, dan pertumbangan opini publik. Pembetulan menjadi panduan moral bagi masyarakat yang berisi norma-norma yang menentukan benar dan salah, atau yang disebut dengan standar. Standar inilah yang digunakan untuk mencapai tujuan kolektif sebagai cara untuk kontrol sosial (Hsu 1975, dalam Ramirez 2010). Berdasarkan ajaran Konfusianisme, faktor yang paling penting dalam konsolidasi negara adalah kesatuan politik untuk memproteksi negara dari ancaman eksternal dan untuk memerintah melalui cara yang efisien dan efektif. Konfusianisme menganggap negara terkonsolidasi ketika negara mencapai sentralisasi otoritas politik yang dipahami sebagai “kekuatan negara” (Hsu 1975, dalam Ramirez 2010). Sehingga jelas bahwa Korea Selatan sebagai contoh dimana kantor pusat pemerintahan mengawasi semua kantor pemerintahan yang berurusan dengan masalah-masalah nasional. Konfusianisme Korea Selatan juga tidak mengenal pemisahan kekuasaan yang menjadi hal esensial dari nilai kapitalis Barat, melainkan struktur pemerintah Konfusian berdasarkan hierarkhi dimana fungsionaris ditempatkan pada otoritas yang lebih tinggi. Bangsa konfusian juga mendukung pemerintahan rakyat untuk rakyat, namun tidak oleh rakyat. Konfusianisme mengenal adanya pola-pola hirarkis dan birokratis, dimana pemerintah lebih kuat daripada masyarakat sipil. Hal inilah yang membedakan Konfusianisme dengan kapitalisme. Bagaimanapun Korea Selatan mengasimilasikan nilai kapitalisme yang telihat dari pola perekonomiannya yang berbasis perdagangan bebas.

Selain maju dalam bidang ekonomi, Korea Selatan juga fokus memajukan negara sebagai negara demokrasi. Selama era Park, terjadi transisi demokratis pada 1987 karena keseimbangan kekuatan antara pemegang bisnis dan politisi membuat korupsi terjadi dan tidak terkendali, sehingga transisi demokrasi mengubah hubungan dasar bisnis dan negara, yang sebelumnya bisnis memiliki pengaruh yang lebih besar dalam keputusan kebijakan. Terlalu fokus pada pilihan kebijakan individual, seperti industrialisasi berorientasi ekspor atau peraturan institusional yang spesifik (birokrasi) sebagai isu yang dipisahkan juga tidak relevan. Baik institusi maupun kebijakan adalah variabel penghalang, dimana hubungan pemerintah-bisnis mempengaruhi berbagai isu. Institusi tidak hanya sekedar organisasi negara, melainkan ditempatkan sebagai pengambil kebijakan perdagangan dan finansial (Kang 2002, 178).

Periode transisi Korea Selatan juga tidak terlepaskan dari terbunuhnya Park yang memerintah negara selama 18 tahun. Peristiwa itu seringkali disebut dengan “Seoul Spring” yang membawa pada keterbukaan politik dan atmosfer politik yang lebih bebas dan pemerintah yang lebih mewakili rakyat (Seth 2011, 412). Kemudian pada tahun 1987 ada pemilihan presiden secara bebas, dimana persaingan para calon presiden, Kim Young Sam dan Kim Dae Jung, membagi oposisi, yakni dari militer dan pekerja konservatif serta rakyat kelas menengah. Namun, peristiwa ini menjadi turning point dalam sejarah Korea Selatan. Terjadi pergeseran politik dari rezim otoritarian menjadi sistem politik yang lebih terbuka. Pengalaman tahun 1960-1961 ketika demokrasi diasosiasikan dengan kekacauan sosial telah hilang, kemudian muncul keinginan untuk mengakhiri rezim yang didominasi oleh militer selama hampir tiga dekade (Seth 2011, 442).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi demokratisasi di Korea Selatan. Pertama, adanya perubahan sosial dan kultural masyarakat Korea Selatan, termasuk evolusi demokrasi yakni penyebaran idealisme kesetaraan dan meningkatnya mobilitas sosial. Kedua, kontribusi dan pengaruh Amerika Serikat. Budaya Amerika mulai memasuki Korea Selatan, seperti budaya pop – film, musik, dan fashion - termasuk dalam bidang pendidikan dan ide-ide tentang sosial dan politik. Buku-buku cetak Korea mengajarkan tentang prinsip-prinsip tentang hak asasi dan demokrasi yang menempatkan Amerika Serikat sebagai teladan. Ribuan pelajar Korea yang belajar di Amerika Serikat juga kembali dengan impresi terhadap nilai-nilai dan budaya Amerika. Amerika Serikat juga mensponsori program-program pelatihan untuk birokrat, membiayai publikasi seperti Sasanggye, jurnal yang berpengaruh terhadap pemikiran sosial dan politik di Korea Selatan. Amerika Serikat juga memiliki peranan besar dalam pengembangan pendidikan di Korea Selatan dengan memberi pelatihan kepada Kementrian Pendidikan, memasukkan tentang nilai-nilai politik Amerika Serikat dalam program kurikulum dan pelatihan guru. Ketiga, berkembangnya agama Kristen di Korea Selatan yang mengajarkan pluralisme sosial dan menyediakan basis institusi untuk oposisi politik. Misi Kristen merupakan hal penting dalam penyebaran ide-ide baru dan orang-orang Kristen aktif dalam gerakan nasionalis pra-1945.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kemajuan Korea Selatan tidak terlepas dari nilai-nilai Konfusianisme yang dianutnya. Korea Selatan juga menjadi negara yang paling konfusian daripada negara-negara Asia timur lainnya karena adanya asimilasi ajaran Protestan dan nilai-nilai kapitalisme yang membawa kemajuan Korea Selatan. Selain kemajuan ekonomi, Korea Selatan juga sukses dalam memajukan demokrasi di negaranya. Pada tahun 1987 terjadi “Seoul Spring”, yakni transisi demokrasi dari pemerintahan yang otoriter dan didominasi militer menjadi pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Hal ini membuktikan bahwa perbaikan dan progres yang signifikan Korea Selatan di bidang ekonomi, sosial, dan politik membawa pada kemajuan Korea Selatan seperti yang telihat dewasa ini.

Selain itu baru – baru ini pemerintah Korea Selatan sedang menggalakkan diplomasi kebudayaan (Hallyu).

Diplomasi Kebudayaan  Pemerintah Korea Selatan  merupakan  soft  power pemerintah Korea  Selatan  yang  diimplementasikan melalui pengenalan dan pemahaman seni budaya Korea Selatan.  Pemerintah Korea membentuk KOFIC sebagai lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah penyebaran budaya Korea dan menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mendukung proses serta strategi penyeberan  hallyu. Produk Korea berhasil mengemas nilai – nilai Asia yang dipasarkan dengan gaya modern. pola ini mengacu pada cerita – cerita yang dikemas bernuansa kehidupan orang Asia, namun pemasarannya memakai cara pemasaran Internasional yang mengedepankan penjualan nama seorang bintang atau style. Keberhasilan Korea dalam menjual produk budayanya tidak lepas dari etos kerja orang Korea itu sendiri. Banyak penyanyi maupun bintang idola Korea yang rela untuk melakukan jumpa  fans  dibeberapa negara Asia walaupun honornya kecil dibanding dengan apabila mereka melakukan di negara sendiri.

Pemerintah Korea Selatan  juga mencanangkan tahun wisata Korea yang mengedepankan program-program yang menjual negara Korea terutama paket – paket wisata secara emosional bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke negara Korea. Beberapa diantaranya adalah merebaknya paket-paket wisata winter sonata  dan  endless love.  Paket ini sengaja dirancang untuk dipasarkan kepada wisatan asing untuk mengunjungi tempat pengambilan gambar di lokasi shooting  film-film Korea termasuk mengunjungi rumah idolanya.  Karena memiliki kecanggihan teknologi,  Korea Selatan lebih mudah melakukan penyebarluasan budayanya dengan teknologi canggih seperti  hand phone, I Phone, media internet dan sebagainya sebagai bentuk soft diplomacy. Penyebaran K-Pop  juga tidak lepas dari media komunikasi dan informasi dengan menggunakan  youtube, facebook, twitter menjadi peluang penyebaran K-Pop  di Dunia Internasional. Korea Selatan menggunakan artis K-Pop sebagai ikon dalam pelaksanaan soft diplomacy di Indonesia, dengan menampilkan fashion serta gaya yang menarik sangat membuat masyarakat Indonesia terpikat dan meninggalkan kesan yang positif. K-Pop cenderung menampilkan gaya manggung yang visual, bernyanyi sambil menari, hal ini sangat memberi warna yang berbeda dalam industri musik Indonesia.

Seperti yang telah kita pelajari tadi Korea selatan merupakan Negara dengan mengandalkan soft power. Jadi begitulah bukti bahwa Korea Selatan juga merupakan Negara super power terutama dalam bidang budaya.

Terima Kasih Sudah Berkunjung

Sumber :

Kekuatan Nasional, Senjata dalam Hubungan Internasional diposting oleh helmi-akbar-fisip13 pada 11 October 2013 http://helmi-akbar-fisip13.web.unair.ac.id

Dinamika Korea Selatan: Ekonomi, Sosial, dan Politik Oleh : Andraina Ary Fericandra / 071211232002 http://andraina_af-fisip12.web.unair.ac.id